APCE, Ingin Tuntaskan Permasalahan Air dengan Ekohidrologi

Jumlah air di dunia terus berkurang. Tak hanya itu kualitasnya pun terus menurun. Tercatat 60% jumlah penduduk dunia berada di kawasan Asia Pasifik. Mayoritas negara di kawasan ini adalah negara agraris yang membutuhkan pemakaian air yang tinggi di sektor pertanian. Pertambahan industri di negara-negara maju seperti Malaysia dan Singapore juga turut memberikan tekanan pada sumber daya air. Berbagai krisis air tersebut perlu segera ditangani dan UNESCO pun merespon dengan membentuk Asia Pacific Centre for Ecohydrology (APCE).

APCE merupakan Lembaga Kategori II dibawah UNESCO yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia. “APCE merupakan satu-satunya lembaga internasional yang dipercayakan melalui LIPI dibawah koordinasi Kedeputian Ilmu Kebumian sejak 28 Maret 2011”, ungkap Ignasius D.A. Sutapa selaku Direktur Eksekutif ACPE. ACPE memiliki tugas dan fungsi untuk mengidentifikasi isu-isu permasalahan sumberdaya air di kawasan Asia Pasifik serta potensi penyelesaiannya menggunakan pendekatan konsep ekohidrologi.

Dirinya menjelaskan terbentunya APCE berawal dari Konferensi Sumber Daya Air Dunia pada Abad 21 di Paris tahun 1998, yang diprakarsai oleh The Intergovernmental Hydrological Programme (IHP)-UNESCO. Perkembangan selanjutnya, Indonesia ditunjuk sebagai salah satu anggota UNESCO Scientific Advisory Committee untuk mengadakan Workshop Ekohidrologi di kawasan Asia Pasifik tahun 2001. Akhirnya, pada 15 Oktober 2009 UNESCO memutuskan untuk mendirikan APCE di Indonesia dengan meratifikasi perjanjian dengan Pemerintah Indonesia yang ditandatangani pada tahun 2011.

“Komitmen APCE untuk berkontribusi mengatasi isu-isu penting terkait permasalahan sumberdaya air melalui pendekatan ekohidrologi tercermin pada enam fokus area”, ujar Ignas. Area tersebut terdiri dari daerah aliran sungai, lahan gambut, sistem irigasi tradisional, zona kering dan semi kering, pulau-pulau kecil dan perkotaan. Sedangkan tugas utama APCE meliputi riset ilmiah, pelatihan dan capacity building, berpartisasi dan menyelenggarakan kegiatan ilmiah dan menginisiasi kegiatan di bidang hidrologi berbasis kolaborasi serta meningkatkan publikasi ilmiah. Pendekatan ekohidrologi sebagai konsep baru untuk mengelola kualitas air, terdiri dari prinsip-prinsip hidrologi, ekologi, ekoteknologi dan budaya. Prinsip hidrologi digunakan untuk mengelola sumber daya air di suatu daerah aliran sungai. Prinsip ekologi digunakan untuk peningkatan menyerap kapasitas ekosistem. Sedangkan prinsip ekoteknologi ditujukan untuk properti ekosistem sebagai alat manajemen. Prinsip yang terakhir adalah budaya sebagai jembatan untuk meningkatkan hubungan dinamis antara sistem hidrologi, sosial dan ekologi. “Dengan keempat prinsip tersebut, sistem pemodelan dan pengukuran ekohidrologi akan dikembangkan untuk memperkirakan risiko bencana terkait air”, imbuh Ignas.

Selama delapan tahun berdiri, APCE telah berhasil memperoleh beberapa prestasi. Salah satunya mendapat predikat sangat baik terhadap audit kinerja program kerja selama enam tahun yang dilakukan oleh UNESCO pada akhir tahun 2017. Alhasil status keberadaan lembaga ini diperpanjang selama enam tahun ke depan. Status ini menjadi rujukan dari berbagai lembaga internasional sejenis. Tak hanya itu, prestasi lain APCE juga diraih pada sidang UNESCO RSC IHP ke 25 yang dilaksanakan di Manila, Philippines yaitu pengangkatan pertama kalinya Direktur Eksekutif APCE untuk menduduki posisi Chairman of UNESCO RSC IHP for Asia Pacific Region sejak tahun 2017. Hal ini tentu saja meningkatkan visibilitas dan nilai APCE, LIPI maupun Indonesia di dunia internasional.

Sebenarnya banyak sekali manfaat yang didapatkan dari eksistensi APCE di Indonesia. APCE merupakan bagian dari science diplomacy LIPI dan Indonesia di dunia internasional, Tak hanya itu permasalahan sumberdaya air di indonesia dapat menjadi representasi kondisi di asia pasifik, sehingga bisa diselesaikan bersama dengan negara lain. Dunia memandang Indonesia, sehingga keterlihatan Indonesia dapat meningkat. Isu-isu permasalahan sumberdaya air yang menjadi perhatian Indonesia bisa disampaikan untuk menjadi concern dunia. “Selain itu sebagai Chairman APCE kita memiliki banyak peluang dalam berbicara pada sidang-sidang UNESCO. Oleh karena itu perlu penguatan kelembagaan melalui peningkatan SDM, anggaran dan fasilitas”, ujar Ignas.

Sebagai informasi APCE telah melakukan kegiatan program penelitian dan pengembangan di beberapa daerah, diantaranya penelitian sistem pengendapan sedimen Waduk Saguling di Jawa Barat, pengembangan demosite ekohidrologi di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Ciamis, Penelitian ekohidrologi di daerah gambut di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Penerapan pendekatan ekohidrologi dan konservasi lahan gambut di di Kalimantan Tengah dan pengembangan demosite ekohidrologi di Kabupataen Timur Tengah Utara NTT.

Untuk program utama APCE fase VIII (2014 – 2021) adalah “Water Security: Response to Local, Regional and Global Challenges”. Tema ini menjadi acuan bagi negara-negara dibawah UNESCO dalam menangani permasalahan sumberdaya air di dunia. Beberapa aktivitas untuk mendukung pencapaian program APCE antara lain: Pengembangan Riset Ekohidrologi Asia-Pacific secara Kemitraan; Aplikasi Konsep Ekohidrologi untuk Percepatan Perbaikan DAS-DAS Kritis di Daerah Tropis (DAS Batanghari & DAS Citarum); Rehabilitisai Ekosistem Gambut; Penyusunan Buku Panduan terkait Kuantifikasi Risiko dan Mitigasi Bencana Keairan di Indonesia; dan Penyusunan Buku Ekohidrologi II terkait Peatland Ecosystem Management. “Banyak kegiatan pelatihan dan capacity building yang dilakukan dengan lembaga lain termasuk kegiatan-kegiatan lainyang masuk dalam program utama APCE”, tutup Ignas (sa & yl).